Moeldoko: Pemerintah dan DPR sudah Sepakat Menunda Pengesahan Revisi undang-undang.

Advertisement

Moeldoko: Pemerintah dan DPR sudah Sepakat Menunda Pengesahan Revisi undang-undang.

myBerita Nasional
Tuesday, September 24, 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) saat akan menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Jokowi juga menyetujui keberadaan dewan pengawas bagi KPK yang selama ini tidak ada, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. ANTARA
BERITA.OR.IDJakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat dan mahasiswa yang berunjuk rasa tetap mengedepankan sopan santun dengan tidak menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak masalah.
"Harapan saya kita harus punya empati seperti itu. Jangan, lah, presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan bangsa yang beradab," katanya di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
Menurut Moeldoko, Jokowi saat ini sedang memikirkan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kondisi keamanan di Papua hingga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.
"Menghadapi Papua penuh keprihatinan, menghadapi Karhutla penuh keprihatinan," ujarnya.
Terkait protes mahasiswa dan masyarakat terhadap sejumlah peraturan, Moeldoko mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat menunda pengesahan empat rancangan atau revisi undang-undang.
"Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini sepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, berikutnya RUU Pemasyarakatan, dan lain-lain," ujarnya.
Sumber: Tempo.CO